Home / Berita Umum / Abhan Mengatakan Bawaslu Tidak Punya Maksud Untuk Perlambat Ataupun Berupaya Menggiring Pendapat Publik Dalam Perlakuan Masalah Anies

Abhan Mengatakan Bawaslu Tidak Punya Maksud Untuk Perlambat Ataupun Berupaya Menggiring Pendapat Publik Dalam Perlakuan Masalah Anies

Abhan Mengatakan Bawaslu Tidak Punya Maksud Untuk Perlambat Ataupun Berupaya Menggiring Pendapat Publik Dalam Perlakuan Masalah Anies – Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai batas waktu saat 14 hari untuk memastikan lanjutan masalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkaitan dengan pose dua jari yang diacungkan waktu hadir Pertemuan Nasional Partai Gerindra di Bogor, Desember kemarin.

Hal itu mereka berikan untuk menjawab pertanyaan beberapa anggota DPR waktu Bawaslu, KPU serta Kemendagri lakukan rapat dengar opini dengan Komisi II DPR.

“Kami miliki waktu 14 hari untuk memastikan apa ini telah penuhi unsur ataukah tidak,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/1).

Abhan mengatakan Bawaslu tidak punya maksud untuk perlambat ataupun berupaya menggiring pendapat publik dalam perlakuan masalah Anies.

“Kami tidak dalam kerangka untuk perpanjang atau membuat pendapat, tapi masih juga dalam range waktu kami untuk lakukan klarifikasi serta temukan alat-alat bukti yang ada,” kata Abhan.

Sampai sekarang ini, katanya, Bawaslu Kabupaten Bogor yang mengatasi masalah ini masih tetap lakukan penyidikan dengan menghimpun berkas-berkas untuk klarifikasi. Anies juga sudah dicheck untuk diminta info.

“Sekarang ini kami tengah menghimpun berkas-berkas klarifikasi, serta masalah ini sebenarnya diatasi oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Hanya yang berkaitan minta untuk dapat dicheck di check di Bawaslu RI sebab masalah jarak waktu tempat,” katanya.

Bawaslu Kabupaten Bogor awal mulanya menyebutkan ada pendapat kedatangan serta aksi Anies di Pertemuan Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12) menjadi aksi petinggi yang menguntungkan salah satunya calon.

Pada acara itu Anies pun mengacungkan pose dua jari yang disangka menjadi sisi kampanye untuk pasangan nomer urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anies juga terancam pidana penjara tiga tahun bila pendapat itu dapat dibuktikan seperti ditata Masalah 547 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Penentuan Umum.

Dalam Masalah 547 UU Pemilu dijelaskan, tiap-tiap petinggi yang dengan menyengaja bertindak yang menguntungkan atau merugikan salah satunya peserta pemilu dalam waktu kampanye dipidana tiga tahun penjara serta denda Rp36 juta.

About admin