Home / Berita Umum / Bawaslu Menjelaskan Akan Membahas Apakah Itu Sebagai Program Kerja Yang Di Tawarkan

Bawaslu Menjelaskan Akan Membahas Apakah Itu Sebagai Program Kerja Yang Di Tawarkan

Bawaslu Menjelaskan Akan Membahas Apakah Itu Sebagai Program Kerja Yang Di Tawarkan – Calon wakil presiden nomer urut 01, Ma’ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu berkaitan menjanjikan pembagian tanah lewat redistribusi asset tempat punya pemerintah pada petani. Bawaslu menjelaskan akan membahas apa hal itu adalah program kerja yang di tawarkan.

“Kita kaji dahulu apa itu program yang telah ada sekarang ini atau program baru yang di tawarkan, namanya program kerja,” tutur Anggota Bawaslu, Karunia Bagja, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Bagja menjelaskan redistribusi tanah yang dijanjikan sudah ada serta jadi program pemerintah. Perihal ini pula yang menurut dia butuh lebih dulu dicheck.

“Redistribusi tanah kan tidak cuma program awal mulanya, sebelum pemerintahan Pak Jokowi ada juga,” kata Bagja.

“Karena itu kita kaji dahulu apa itu program setelah itu, apa program dari team kampanye Jokowi-Ma’ruf atau seperti apakah? Kita belumlah tahu,” sambungnya.

Diluar itu, Bawaslu akan lihat apa peristiwa itu penuhi unsur kampanye. Ia menjelaskan, salah satunya unsur kampanye ialah mempromokan program kerja.

“Penuhi kampanye ataukah tidak? Kampanye unsurnya penuhi pemilih, dengan visi misi, program kerja serta citra diri. Penuhi ataukah tidak kan belumlah pasti,” kata Bagja.

Laporan dimasukkan atas nama Andi Samsul Bahri menjadi penduduk. Laporan dibarengi bukti video pidato Ma’ruf yang tersebar di aplikasi WhatsApp.

Andi Samsul Bahri memberikan laporan Ma’ruf ke Bawaslu dengan pendampingan dari team Advokat Penduduk Adil serta Makmur (Tamam). Ma’ruf dilaporkan sebab didakwa melanggar Masalah 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017. Ketentuan itu melarang peserta pemilu menjanjikan materi pada peserta kampanye.

“Nah, hal itu kita lihat jika itu disangka melanggar UU Pemilu berkaitan 280 ayat 1 huruf J ataupun 521,” tutur kuasa hukum Andi dari Tamam, Muhammad Mengakhiri, sesudah masukkan laporan ke Bawaslu.

“Berkaitan dengan pelaksana serta peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberi uang atau materi yang lain pada peserta kampanye pemilu,” sambungnya.

About admin