Home / Berita Umum / Curiga Ada Calon Pekerja Migran Nonprosedural, Kemnaker Sidak di Ciracas

Curiga Ada Calon Pekerja Migran Nonprosedural, Kemnaker Sidak di Ciracas

Curiga Ada Calon Pekerja Migran Nonprosedural, Kemnaker Sidak di Ciracas – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lakukan pemeriksaan mendadak di penampungan pekerja PT Mangga Dua Mahkota yang berada di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, Kemnaker sukses menggagalkan pengiriman 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Singapura serta Malaysia.

” Dalam sidak itu, kami dapatkan realitas terdapatnya penampungan yang tidak wajar serta tidak sesuai dengan ketentuan. Kami juga mengamankan 36 calon pekerja migran yang akan pergi ke Singapura serta Malaysia, ” kata Kasubdit Perlindungan TKI Direktorat Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Yuli Adiratna dalam info tercatat, Selasa (25/9/2018) .

Sidak kombinasi yang dikerjakan pada Senin (24/9/2018) malam hari ini menyertakan Tubuh Nasional Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak, dan Tubuh Reserse Kriminil Polri. Sidak ini dilandasi laporan penduduk yang mencurigai terdapatnya calon pekerja migran nonprosedural.

Sesudah dikerjakan kontrol, 20 dari 36 calon pekerja migran tidak mempunyai kriteria dokumen komplet. Bekasnya, sekitar 16 pekerja migran, mempunyai dokumen komplet serta empat pekerja sudah mendapatkan visa sambil menanti keberangkatan.

Beberapa PMI yang ditangkap di penampungan itu datang dari beberapa daerah, diantaranya Sulawesi, Lampung, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Timur.

” Sekitar 20 pekerja migran yang terindikasi akan pergi dengan ilegal kita data serta bawa serta ke Rumah Perlindungan serta Trauma Center Kementerian Sosial untuk setelah itu difasilitasi dipulangkan ke kampung halamannya semasing, ” kata Yuli.

Selanjutnya, Kemnaker selalu memahami masalah ini walau PT Mangga Dua Mahkota adalah perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) yang mendapatkan izin sah dari Kemnaker.

Selain itu, Direktur Peletakan serta Perlindungan Tenaga kerja Luar Negeri Soes Hindharno menyampaikan Kemnaker akan memberi hukuman tegas pada P3MI jika diketemukan terdapatnya pelanggaran ketentuan perundangan, lebih yang dikerjakan dengan nonprosedural.

” Pemerintah selalu mengamati proses peletakan tenaga kerja ke luar negeri. Bila dapat dibuktikan lakukan pelanggaran, perusahaan berkaitan akan dikenai hukuman tegas. Untuk tanda-tanda terdapatnya tindak pidana, kami berikan pada pihak kepolisian untuk mendalaminya, ” kata Soes.

About admin