Home / Berita Umum / Fraksi Partai Pemerintah Segera Sah Kan RUU Terorisme

Fraksi Partai Pemerintah Segera Sah Kan RUU Terorisme

Fraksi Partai Pemerintah Segera Sah Kan RUU Terorisme – Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) jadi sorotan sehabis kerusuhan di Mako Brimob serta rentetan teror bom di Surabaya. Memang pihak mana yg tunda pengkajian RUU Terorisme?

Revisi atas UU No 15 Th. 2003 itu di ajukan pemerintah pada Februari 2016, 1 bulan sehabis teror bom Thamrin, 14 Januari 2016. UU tesebut menjadi penetapan Perppu No 1 th. 2002. Sampai waktu ini, RUU ini belum pula tuntas.

Nampak pembicaraan bab sistem penyelesaian UU ini. Beberapa pihak menyalahkan DPR atas tertundanya penyelesaian UU itu. Akan tetapi DPR mengatakan pihak yg memohon pengkajian RUU itu di tunda merupakan Pemerintah.

” Tentang RUU Terorisme, DPR memang 99 prosen udah siap ketuk palu saat sebelum reses saat sidang yg waktu lalu. Akan tetapi pihak pemerintah minta menunda lantaran belum pula terdapatnya persetujuan bab arti terorisme. Sangat arti terorisme tentang motif serta arah di sepakati, RUU itu dapat dituntaskan, ” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (15/5) tempo hari.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i menyampaikan yg belum pula di sepakati tinggal bab arti. Politikus Gerindra itu menyampaikan perwakilan Pemerintah berkeras tdk pengin menuliskan bab frasa ” motif serta arah politik ” ke arti perbuatan terorisme.

Bab argumen penundaan penyelesaian ini, ada keterangan beda dari Fraksi PPP DPR. Sekjen PPP Arsul Sani menyampaikan masihlah ada 3 fraksi yg butuh dilobi biar RUU Terorisme dapat ditangani.

” Seluruh fraksi parpol koalisi pendukung pemerintahan (setuju memercepat revisi UU Terorisme) . Kami, fraksi-fraksi ini diperintah melobi 3 fraksi yang lain (Gerindra, PKS, Partai Demokrat) , ” kata Arsul, Senin (14/5) tempo hari.

Arsul tdk menolak andaikan di katakan masalah dalam pengkajian revisi UU Terorisme tinggal bab arti terorisme. Dia memanggil terdapat banyak pendapat bab arti ini.

” Berapa fraksi memohon biar motif-motif masuk dalam arti di batang badan RUU. Akan tetapi berapa fraksi, seperti PPP, tawarkan alternatif beda biar motif politik, ideologi, serta ancaman keamanan negara cukup di keterangan umum, ” ucap dia.

Kembali lagi bab arti, Kepala Tubuh Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih menyampaikan pemerintah menampik lantaran arti itu tak terlampau utama. Dalam Pasal 6 serta 7 RUU Terorisme, kata Enny, udah di sebutkan dengan terang unsur-unsur yg melingkupi perbuatan pidana terorisme.

” Apabila kita membatasi itu tambah bahaya. Kelak dapat merepotkan pembuktian di muka hukum. Apabila dia teroris mengakui tak miliki motif ideologi serta politik, kelak tak dapat dihukum, ” kata Enny.

Sehabis teror di Surabaya, Presiden Jokowi kembali memohon RUU Terorisme ditangani. Presiden bahkan juga bersiap menerbitkan Perppu andaikan RUU itu tdk tuntas bln. Juni 2018.

Menyongsong Presiden, Bambang Soesatyo mengatakan DPR siap mengesahkan RUU itu bln. Mei ini. Bambang memohon Pemerintah satu nada bab RUU ini.

” Presiden minta RUU Antiterorisme tuntas paling lambat bln. Juni. Kami di DPR RI mengatakan siap utk ketuk palu di bln. Mei ini. Tinggal pemerintah selesaikan permasalahan di internalnya biar satu nada dalam menanggapi revisi UU anti terorisme ini, ” kata Bamsoet kala meninjau area ledakan bom di Mapolretabes Surabaya, Senin (14/05/18) .

About admin