Home / Politik / Kebijakan Pemerintah DKI Sesuai Dengan Wewenang Gubernur

Kebijakan Pemerintah DKI Sesuai Dengan Wewenang Gubernur

Kebijakan Pemerintah DKI Sesuai Dengan Wewenang Gubernur – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyampaikan, tiap-tiap gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang untuk merubah kebijakan yang ada, termasuk juga umpamanya menjaga atau menarik saham Pemprov DKI dari satu diantara perusahaan bir.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomer penentuan tiga, Anies Baswedan, seperti dilaporkan tribunnews. com, Jumat (20/1/2017) , menyampaikan bakal jual saham Pemprov di perusahaan bir bila nanti dipilih jadi Gubernur DKI Jakarta. Duit hasil penjualan saham itu, kata Anies, bakal dialokasikan untuk bangun sarana umum serta penuhi keperluan basic warga.

” Semuanya kebijakan dari gubernur kami hargai, siapa juga. Ini ketentuan main. Jadi tiap-tiap gubernur miliki taktik serta kebijakan tidak sama, ingin ditarik ingin ditambah itu semasing gubernur miliki kebijakan sendiri, ” kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017) , berkaitan kemauan Anies itu.

Sumarsono menilainya kalau boleh-boleh saja untuk Pemprov DKI mempunyai saham di perusahaan mana juga asal hal semacam itu tak tidak mematuhi ketentuan.

” Teori investment itu masalah lumrah tidak lumrah, semuanya yang di cari itu bottom line-nya. Bila saya miliki uang Rp 1. 000, saya simpan dimana itu bakal mujur serta tersebut masuk PAD (pendapatan asli daerah) , ” tutur Sumarsono.

” Bila itu lalu dia mempunyai titik periode bila duit demikian lebih pendek serta untungkan, why not? Tak ada larangan spesial untuk pemerintah memasukkan modalnya atau memberi investasinya, penyertaan di usaha sepanjang itu halal, ” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta mempunyai saham di PT Delta Djakarta Tbk yang diantaranya menghasilkan serta mendistribusikan bir. DKI menanam saham sebesar 26, 25 % di perusahaan itu pada th. 1970.

About admin