Home / Berita Umum / KPK Susun Daftar Narapi Korupsi Untuk Dipindah Ke Nusakambangan

KPK Susun Daftar Narapi Korupsi Untuk Dipindah Ke Nusakambangan

KPK Susun Daftar Narapi Korupsi Untuk Dipindah Ke Nusakambangan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk ajukan nama terpidana masalah korupsi yang akan dipindahkan ke Instansi Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah.

KPK awalnya sudah memperingatkan Ditjen PAS masalah gagasan perpindahan narapidana masalah korupsi ke Lapas Nusakambangan, saat terpidana masalah korupsi Kartu Sinyal Masyarakat Elektronik (e-KTP) Setya Novanto didapati berkeliaran dalam suatu toko bangunan di wilayah Bandung Barat.

“Ada beberapa sel di Nusakambangan untuk kelompok maksimal security yang masih dapat dipakai. Hingga proses perpindahan terpidana, awal terpidana masalah korupsi yang high profil tentunya itu telah dapat mulai dikerjakan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (17/6).

Febri menjelaskan gagasannya pada bulan Juni ini akan ada surat terlebih dulu dari faksi Kementerian Hukum serta HAM. Surat itu akan dipelajari serta diulas bersama dengan, hingga kelak dibuat daftar terpidana masalah korupsi yang akan dipindahkan ke lapas Nusakambangan itu.

Dia mengharap bila perpindahan itu sukses dikerjakan, karena itu masalah terpidana wisata seperti yang dikerjakan oleh Setnov tidak terulang lagi.

“Diinginkan dengan perpindahan itu serta skema yang telah ada kami juga cek ke Nusakambangan untuk maksimal security, karena itu tidak lagi ada berlangsung apa yang tempo hari kita lihat contohnya ada terpidana yang diketemukan publik di toko bangunan atau diketemukan di dalam rumah makan atau di beberapa tempat lain,” tuturnya.
KPK Susun Daftar Narapidana Korupsi untuk Dipindah ke NusakambanganJubir KPK Febri Diansyah.

Diluar itu, Febri memperingatkan gagasan tindakan lain yang dikerjakan oleh KPK serta Ditjen PAS di Juni 2019 ini. Diantaranya ialah berkaitan koreksi ketentuan Menkumham berkaitan remisi. Saat dilihat KPK, kata Febri, ketentuan itu mempunyai efek transaksional.

Masalahnya dalam pemberian remisi ada keterkaitan beberapa pihak tersendiri di Lapas. KPK memandang butuh tanda yang lebih jelas untuk seseorang terpidana memperoleh koreksi.

“Itu memperoleh remisi itu indikatornya harus jelas serta terarah supaya meminimalkan subjektivitas disana serta pemberian remisi harus dikerjakan berdasar skema, jadi bukan berdasar subjektivitas petinggi atau petugas di Lapas itu,” tuturnya.

Gagasan tindakan ini, kata Febri, butuh dikerjakan bulan ini. KPK mengharap Ditjen PAS dengan berkelanjutan lakukan gagasan rencana tindakan yang telah diatur itu. Cukup dengan aplikasi serta penerapan gagasan tindakan dengan berkelanjutan, perbaikan lapas dapat dikerjakan dengan serius.

“Jika tidak, mungkin kejadian-kejadian yang awalnya akan terulang lagi,” tuturnya.

KPK Susun Daftar Narapidana Korupsi untuk Dipindah ke NusakambanganSetya Novanto.

Pilihan Lapas Pilihan

Komisi Hukum DPR RI dengan terpisah menyarankan Kemenkumham untuk membahas selanjutnya tentang peluang lapas lain yang berada di Indonesia mungkin saja pilihan menyimpan terpidana masalah korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani memperjelas jika keadaan Lapas Sukamiskin yang sekarang jadi penjara penting tempat terpidana korupsi dipandang butuh dievaluasi selanjutnya

“Menurut saya butuh dipikir tidak jadikan cuma Lapas Sukamiskin untuk Narapidana korupsi, tetapi untuk beberapa Lapas lain supaya bisa dipecah,” kata Arsul di kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Arsul memandang keadaan Lapas Sukamiskin telah tidak aman untuk menyimpan beberapa narapidana koruptor. Dia memandang Lapas itu tidak disertai dengan penambahan kualitas serta jumlah sdm dari beberapa petugasnya.

“Tujuannya akan baik bila kebijaksanaan itu ditempatkan agar kontrolnya baik dan lain-lain,” katanya.
KPK Susun Daftar Narapidana Korupsi untuk Dipindah ke NusakambanganArsul Sani.

Arsul memandang beberapa narapidana koruptor dapat mendesak beberapa petugas Lapas jika disatukan di satu tempat. Beberapa narapidana koruptor menurut dia umumnya berlatar belakang bekas tokoh warga serta beberapa bekas petinggi negara yang mempunyai daya tawar yang masih kuat.

“Kita lihat bagian lain jika berkumpulnya narapidana koruptor disana, yang bekas tokoh, setelah itu bekas petinggi tinggi, dengan sosial itu kan punyai potensi untuk lakukan pressure pada pengelola lapasnya,” katanya.

Di lain sisi, Arsul menerangkan status Lapas Sukamiskin jadi penjara penting buat terpidana korupsi telah berjalan lama sebelum Jokowi jadi presiden. Dia mengharap kebijaksanaan untuk merusak beberapa terpidana koruptor ke Lapas lain dapat dikaji dengan serius oleh Kemenkumham.

“Kita mengharap Kemenkumham, dalam soal ini Dirjen PAS mulai berani membahas. Apa yg harus dikaji? Kebijaksanaan dasarnya,” katanya.

About penulis77