Home / Berita Umum / Salib Berlawanan Dengan Prinsip Pembelahan Di Antara Gereja Serta Negara

Salib Berlawanan Dengan Prinsip Pembelahan Di Antara Gereja Serta Negara

Salib Berlawanan Dengan Prinsip Pembelahan Di Antara Gereja Serta Negara  РPerselisihan seru ada diBladensburg, Maryland, Amerika Serikat, berkaitan kehadiran tugu peringatan Perang Dunia I berupa salib setinggi 12 mtr..
Tiga masyarakat Maryland serta Asosiasi Humanis Amerika –lembaga nirlaba yang mempromokan humanisme sekuler– ingin tugu bernama Salib Perdamaian ini dibongkar sebab dibangun di tempat publik.

Fakta mereka, salib ini berlawanan dengan prinsip pembelahan di antara gereja serta negara yang tertera dalam amandemen pertama konstitusi Amerika, biasa dimaksud Establishment Clause.

Klausa ini pada dasarnya melarang undang-undang yang menempatkan negara jadi simpatisan gereja. Klausa ini melarang pemerintah mengaplikasikan ketentuan yang memprioritaskan satu agama atas agama-agama lain.

Roy Speckhardt, direktur Asosiasi Humanis Amerika, menjelaskan tugu salib seperti menyaratkan jika Bladensburg ialah kota Kristen.

“Tugu ini besar sekali, Anda dapat memandangnya dari jarak hampir satu km.,” kata Speckhardt.

Dia memberikan tambahan jika orang tidak langsung tahu jika salib ini sebenarnya ialah tugu peringatan.

“Dibagian bawah dikelilingi semak-semak … Anda harus mendekat untuk memahami jika ini ialah tugu peringatan perang,” tuturnya.

Masalah ini telah dibawa ke Mahkamah Agung serta beberapa hakim ingin memutuskan pada Juni apa tugu berupa salib ini butuh dibongkar ataukah tidak.

Beberapa kelompok menjelaskan masalah tugu salib ini menggambarkan ketegangan nasional yang menghadapkan prinsip kebebasan beragama serta pergerakan sekuler progresif dengan agama tradisionil.

Dalam beberapa masalah awalnya, pemerintah dapat menolong agama dengan beberapa ketentuan. Yakni, arah terutamanya ialah memberi dukungan sekulerisme, pertolongan itu tidak mempromokan maupun menghambat agama, serta tidak ada keterkaitan yang terlalu berlebih di antara gereja serta agama.

Tiga ketentuan ini biasa dimaksud Lemon Test, yang merujuk pada satu masalah di Mahkamah Agung yang buka trend ketetapan pemerintah akan dikatakan melanggar konstitusi bila maksudnya tidak memberi dukungan sekulerisme serta aksi pemerintah berefek pada suport atas agama.

Dalam beberapa waktu paling akhir, semakin banyak perselisihan kebebasan beragama yang penyelesaiannya dipastikan oleh hakim.

Di Tennessee, organisasi Muslim dilarang membangun masjid di kota Protestan, Murfreesboro. Pengadilan federal distrik keluarkan ketetapan pada 2014 yang dalamnya memberi dukungan komune Muslim untuk membangun masjid.

“Ada dua dimensi dari beberapa kasus ini,” tutur Luke Goodrich, wapres serta penasihat senior di instansi pertolongan hukum Becket Fund for Religious Liberty.

Dengan sosial serta kultural, perseteruan atau kedengkian pada agama-agama tradisionil bertambah. Kebebasan beragama semakin ringkih. Tetapi dari bagian hukum, selama ini pengadilan condong berpihak kebebasan beragama,” tuturnya.

Dia mencatat dari perselisihan yang dia tangani dalam tujuh tahun paling akhir, 90% salah satunya dapat dimenangi.

Kemenangan ini tentunya tidak diterima baik oleh organisasi seperti Asosiasi Humanis Amerika yang cemas dengan pemerintahan pimpinan Presiden Trump.

Ada penilaian Trump punyai jadwal tersendiri yang membuat derajat sekulerisme di Amerika tidak sekuat dahulu.

“Semula, pembelahan di antara negara serta gereja berjalan baik. Prinsip ini dihormati. Tetapi mendadak saja beralih dengan pilpres 2016 (yang dimenangi Trump),” kata Fred Edwords, satu diantara penggugat tugu Salib Perdamaian.

“Satu diantara faktanya ialah golongan Evangelis pilih Trump, walau mereka tidak suka dengan beberapa masalah pribadi yang menerpanya. Mereka mengharap Trump akan kembalikan nilai-nilai konservatif,” kata Edwords.

Tetapi Rod Dreher, penulis buku laku The Benedict Option: A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation, menjelaskan banyak kelompok Kristen yang saat ini rasakan tertekan serta rasakan seperti grup minoritas.

“Pertarungannya tidak cuma di antara gereja serta negara,” kata Dreher.

“Sebab alat tidak memahami permasalahan agama, mereka menempatkan permasalahan ini jadi perselisihan di antara grup sebagian besar yang tercerahkan serta grup minoritas yang fanatik,” tuturnya.

About admin