Home / Berita Umum / Tindakan People Power Itu Pertama-tama Dilemparkan Politisi

Tindakan People Power Itu Pertama-tama Dilemparkan Politisi

Tindakan People Power Itu Pertama-tama Dilemparkan Politisi – Jubir Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan pihaknya tidak punyai gagasan melakukan pergerakan people power dalam menanggapi hasil Pemilu 2019.

Ia memperjelas pihaknya menyerahkan pergerakan people power pada rakyat sebab pergerakan people power adalah kehendak rakyat.

“[Gerakan] people power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja,” kata Andre melalui pesan singkat, Jumat (10/5).

BPN, menurut Andre, akan tetap meniti langkah yang sesuai dengan konstitusi dalam proses Pemilu 2019, diantaranya dengan mendatangi Bawaslu untuk melapor tentang pendapat manipulasi yang tersusun, sistematis, serta masif (TSM).

Andre mengatakan pihaknya menyangka terjadi manipulasi berkaitan pemenangan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden nomer urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Manipulasi itu berlangsung dari sebelum sampai hari penyelenggaraan pengambilan suara berjalan.

“Kami menyangka manipulasi berkaitan pemenangan pasangan 01 yang berlangsung bukan sekedar waktu step pencoblosan itu saja. Tetapi manipulasi terjadi dari sebelum pencoblosan alias tersusun, sistematis, masif, serta brutal,” tutur Andre.

Gagasan tindakan people power itu pertama-tama dilemparkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais waktu tindakan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) yang lalu.

Tindakan 313 menuntut supaya KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 dengan adil dan jujur. Waktu itu Amien menjelaskan Ia menjelaskan mobilisasi massa akan dikerjakan bila team kampanye Prabowo temukan bukti manipulasi pemilu dengan sistematik, terarah serta masif. Tetapi ia mengharap manipulasi itu tidak berlangsung.

“Kami tidak akan ke MK , kami langsung people power,” kata Amien Rais di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU), Jakarta.

Gagasan pergerakan people power lalu mendapatkan tanggapan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meneror akan memakai masalah berkaitan tindak pidana makar.

Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam Masalah 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dipakai jika pergerakan people power memiliki kandungan faktor ingin menjatuhkan pemerintahan.

“Jika kalau ada ajakan untuk gunakan people power, itu pengerahan umum untuk lakukan penyampaian opini, harus lewat proses ini. Jika tidak memakai proses ini, ditambah lagi jika ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu masalah 107 KUHP jelas,” kata Tito waktu bicara di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

About penulis77